 |
| Gambar Hasil Tangkapan BBC News |
HARIANWANGON - INDONESIA, Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, menimbulkan kekhawatiran akan potensi krisis ekonomi di Indonesia. Pada Selasa, 25 Maret 2025, rupiah melemah hingga Rp16.640 per dolar AS, mendekati level terendah sejak krisis moneter 1998 . IHSG juga mengalami penurunan tajam, mencatat penurunan 7,1% dalam satu hari perdagangan.
Penyebab Pelemahan Rupiah dan IHSG
Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pelemahan ini antara lain:
-
Ketidakpastian Kebijakan Fiskal: Rencana pemerintah untuk meningkatkan belanja negara, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp171 triliun, menimbulkan kekhawatiran mengenai defisit anggaran dan kesehatan fiskal negara.
-
Penurunan Konsumsi Domestik: Data menunjukkan melemahnya daya beli masyarakat, penurunan kepercayaan konsumen, dan berkurangnya kelas menengah, yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi .
-
Kekhawatiran Investor Asing: Kurangnya komunikasi yang jelas mengenai kebijakan fiskal dan isu-isu politik domestik menyebabkan penarikan modal asing dari pasar saham dan obligasi Indonesia.
Reaksi Pemerintah Indonesia
Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah mengambil langkah-langkah untuk menenangkan pasar dan menstabilkan ekonomi:
-
Intervensi Pasar: BI melakukan intervensi di pasar valuta asing dan obligasi untuk menahan laju pelemahan rupiah .
-
Komitmen Fiskal: Pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran tetap dalam batas 3% dari PDB dan menghindari intervensi politik dalam pengelolaan dana sovereign wealth fund .
-
Deregulasi Sektor Manufaktur: Upaya deregulasi dilakukan untuk meningkatkan investasi dan memberikan kredit kepada industri padat karya.
Dampak Pelemahan Rupiah bagi Masyarakat
Pelemahan rupiah dapat berdampak langsung pada masyarakat, antara lain:
-
Kenaikan Harga Barang Impor: Barang-barang impor menjadi lebih mahal, yang dapat meningkatkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
-
Beban Utang Luar Negeri: Perusahaan dengan utang dalam mata uang asing menghadapi peningkatan beban pembayaran, yang dapat mempengaruhi kinerja dan potensi PHK.
Kebijakan yang Harus Diambil Pemerintah
Untuk mencegah krisis lebih lanjut, pemerintah disarankan untuk:
-
Meningkatkan Transparansi Kebijakan Fiskal: Memberikan komunikasi yang jelas mengenai rencana anggaran dan sumber pendanaan program-program besar untuk memulihkan kepercayaan investor.
-
Memperkuat Fundamental Ekonomi: Melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi domestik.
-
Menjaga Stabilitas Politik: Menghindari ketidakpastian politik yang dapat mempengaruhi sentimen pasar dan investasi.
Meskipun situasi saat ini menantang, dengan langkah-langkah yang tepat dan koordinasi antara pemerintah dan otoritas moneter, Indonesia diharapkan dapat mengatasi tekanan ekonomi ini dan mencegah terjadinya krisis seperti tahun 1998.***
Adimaki
