Bupati Banyumas Achmad Husein Bersama Kepala OPD Berkomitmen Bantu Penanganan Stunting. Foto: Istimewa |
Wakil Bupati Sadewo mengatakan Rembuk Stunting dimaksudkan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas hasil dari analisis situasi dan rancangan kinerja dari lintas sektor dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat dalam upaya penurunan kasus stunting.
“Kita tentu berharap setelah rembug ini, semua terlibat dalam penanganan kasus stuntng di Banyumas yang saat ini masih diangka 16,6 persen,” katanya
Pada kegiatan ini semua kepala OPD menanda tangani komitmen yang nantinya memmpunyai tugas untuk desa binaan, kalau selama ini sudah berjalan pembinaan danpantauan untuk tingkat kecamatan.
Bupati Banyumas Achmad Husein meminta kepada Kepala Dinas untuk bersungguh-sunguh membantu warga yang terkena stunting. Penanda tanganan komitmen ini diminta agar bukan sekedar formalitas, karena masyarakat membutuhkan keterlibatan langsung dan berkesinambungan.
“Membantu anak yang stunting, tidak hanya sekedar memberi bantuan sekali, namun perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Mengingat mereka adalah generasi yang wajib diselamatkan, karena dengan menderita stunting anak akan berkurang kecerdasanya,” kata Bupati
Bupati Berharap Pemerintah Banyumas beserta masyarakat berkomitmen untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting. Seluruh steakholder Organisasi Profesi terkait serta Perguruan Tinggi jga diminta bekerja sama untuk membantu percepatan penurunan stunting. Sementara Penganggaran kegiatan penanganan stunting dapat bersumber dari APBN, APBD, APBDes dan Sumber Dana lainnya.
“Saya minta OPD melakukan aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi termasuk penyelenggaraaan intervensi gizi spesifik dan intervesi gizi sensitif sesuai dengan kewenangan masing-masing, melakukan Monitoring dan Evaluasi secara terpadu langsung ke lapangan, Pembinaan kader untuk konvegensi pencegahan stunting dan Strategi komunikasi konvegensi pencegahan stunting dilakukan Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa dan Lembaga / Organisasi / Instansi Non Pemerintah,” lanjutnya.
Meski Bupati tau bahwa di dinas itu tidak ada anggaranya, tetapi ia mengajak para ASN untuk dapat iuran atau menjadi bapak angkat dari anak stunting. Ia meminta kepada Dinkominfo agar membuat aplikasi yang dapat mengetahui anak stunting, yang nantinya sudah ada bapak angkatnya maka aplikasi dapat digunakan untuk melihat perkembangan.
“Saya sebentar lagi purna tugas, tetapi saya mempunyai kewajiban moral untuk mengawal kegiatan ini, mengingat ini menyangkut masa depan bangsa. Karena anak-anak yang stunting akan mempengaruhi otak dan pertumbuhan tubuhnya,” katanya.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Kritanta menyebutkan Kabupaten Banyumas tahun 2021 21,5 persen dan 2022 berhasil menurunkan sekitar 5 persen menjadi 16,6 persen. Hal tersebut karena beberapa inovasi dan gerakan bersama dan pendampingan dalam penanganan Stunting di Banyumas seperti memberikan makanan tambahan.
“Untuk Tahun 2023 dan 2024 nanti Kepala OPD akan dibagi untuk memnadmpingi Desa Lukus Stunting, dan kita berharap dapat mencapai 15 persen pada tahun 2025,” katanya.
Senada disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Krisianto yang berharap semua kepada OPD agar bersama sama membantu penanganan stunting di Banyumas.
Sumber: Sakur Aw
Editor: Agus Triono