Mengobati "Impotensi" Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan

Foto: pressfoto dari freepik

HARIANWANGON - Ada sejumlah unsur pembantu pimpinan di sekolah, khususnya di tingkat SMP dan SMA sederajat. Paling tidak ada wakil kepala sekolah atau pembantu kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana dan humas. Bagi sekolah SMK atau sekolah berlabel agama kadang ada wakasek tambahan menyesuaikan kebutuhan mereka.

Kendati jumlah wakasek tidak sedikit di sekolah, namun pola kerjanya belum tertata dan teratur. Peran yang paling menonjol adalah wakasek kurikulum dan kesiswaan. Sementara wakasek sarana dan prasarana apalagi humas nyaris tak terdengar. Tupoksi humas seringkali diambil alih oleh wakasek lain, bahkan peran kepala sekolah mendominasi.

Tak berdayakanya peran humas di sekolah ada dua kemungkinan terjadi. Pertama, masalah informasi komunikasi sekolah dengan pihak luar khususnya merupakan hal yang resisten. Jika keliru memahami dan menyampaikan kebijakan dan informasi sekolah akan berdampak buruk bagi pendidikan. Kedua, ketiadaan ketentuan teknis cara kerja wakasek humas. Selain bingung, juga dikhawatirkan salah melangkah.

Ada banyak peran dan tupoksi wakasek humas yang sangat penting. Penting bagi keharmonisan kinerja internal sekolah, maupun penting bagi membangun citra positing (brand image) sekolah. Humas tak melulu berperan sebagai pembawa acara di sekolah. Menjadi notulen dari rapat satu ke rapat berikutnya. Atau sekadar sibuk ngurusi arisan warga sekolah dan lainnya.

Di tengah derasnya arus informasi dan komunikasi sekarang, keberadaan humas sekolah jangan dianggap enteng. Terlebih bagi sekolah-sekolah swasta atau sekolah negeri kurang favorit peran humas sangat strategis. Apalagi jika peran itu dilengkapi tugas marketing dalam menawarkan dan menjalin kemitraan dengan lembaga lain. Sekolah-sekolah yang kurang atau sulit mencari siswa baru bisa memanfaatkan tugas humas.

Di era kebebasan informasi dan komunikasi, pemberitaan begitu liar tak terkendali. Pemerintah yang memiliki power pun sempat kelimpungan menghadapi derasnya berita hoax. Dalam kondisi seperti itu rasanya sulit selevel sekolah harus melawan "people power" jurnalisme citizen. Tindakan rasional yang bisa dilakukan sekolah adalah meminimalisir efek informasi. Caranya?

Dengan memberdayakan peran humas sekolah akan menjadi penyeimbang informasi sekolah dan dunia pendidikan pada umumnya. Selama ini sektor pendidikan kerap jadi bulan-bulanan oleh kelompok kepentingan tertentu. Sering kali sekolah dihakimi sepihak dengan segala propaganda yang meruntuhkan citra positif guru dan pendidikan.

Melalui informasi, komunikasi dan kemitraan yang dijalin wakasek humas diharapkan menjadi penyeimbang bagi masyarakat (counter attack) terhadap pemberitaan tentang sekolahnya. Pada bagian lain, sekolah kerap menjadi obyek pemasaran produk-produk komersial. Apakah bersifat promosi atau pun penjualan. Apa yang didapat oleh sekolah?

Beragam acara produk di sekolah yang memberikan kompensasi 3M: makasih, makasih, makasih. Padahal jerih payah mereka membawa keuntungan. Bandingkan jika mereka hendak promosi di media lain hanya bayar bertarif. Sekolah sebagai obyek marketing pihak luar mestinya bisa meningkatkan daya tawar kepada pihak luar.

Inilah yg menjadi problem perlunya sebuah buku yang membahasa seputar kehumasan di sekolah. Atas dasar keprihatinan itu, maka saya sebagai guru yang pernah menjadi jurnalis dan wakasek humas terpanggil akan membuat buku referensi tersebut.

Buku tentang memberdayakan humas sekolah akan membahas banyak hal dari A sampai Z. Mulai membahas tupoksi, cara kerja, menulis rilis berita, manajemen even sekolah, bergaining dengan produsen promo hingga menghadapi wartawan atau LSM.